DETIKJABAR | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menargetkan bisa melakukan efisiensi anggaran hingga Rp6 triliun. Nantinya, alokasi tersebut dialihkan untuk sejumlah program pembangunan saat dirinya resmi menjabat.
Dedi menjelaskan, efisiensi bukan mengecilkan anggaran yang sudah ada. Namun, anggaran belanja yang dianggap tidak penting akan dikurangi bahkan dihapus. Ia mencontohkan beberapa pemangkasan.
“Belanja perjalanan dinas, yang dianggap tidak penting dikurangi atau dihapus, belanja pakaian dinas dihapus. Kegiatan seminar-seminar, sosialisasi-solislisasi yang hanya bertujuan untuk menyerap anggaran dihapus,” katanya, Senin (17/2/2025).
Selain itu, kegiatan rutin seperti pembelian ATK atau alat tulis dan kelengkapan kantor yang dalam setiap tahun jumlahnya cukup besar masuk dalam rencana pengurangan.
Landasannya adalah harus memaksimalkan teknologi informasi berbasis digital. Kemudian semua kegiatan lain yang bersifat konsumtif yang tidak melahirkan investasi bagi masa depan Jabar juga dihapus.
“Penghapusan dan pengurangan belanja yang tidak penting itu hari ini mencapai Rp5 triliun, mudah mudahan bisa mencapai Rp5,5 triliun atau Rp6 triliun,” katanya.
Pengalihan anggaran itu akan diarahkan untuk beberapa proyek strategis dengan target yang tinggi. Yakni, untuk membangun infrastruktur jalan, diperhalus, diperlebar dan diperkuat. Semua pengerjaannya diharapkan bisa rampung dalam dua tahun. Kemudian, membenahi jembatan yang berpotensi ambruk atau membangun jembatan gantung agar anak sekolah tidak mengalami masalah saat menuju sekolah.
“Berikutnya adalah membangun sarana irigasi untuk menunjang ketahanan pangan, melakukan reboisasi, membeli tanah-tanah strategis yang di dalamnya memiliki kandungan air atau sumber mata air,” paparnya.
Lalu menjajaki kerja sama penghijauan dengan PTPN untuk meningkatkan ketahanan ekologi dan ekosistem di Jawa Barat. Selain itu, misinya adalah Membangun puskesmas pembantu, mengembangkan rumah sakit meningkatkan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga agar mereka bisa berobat dengan baik dan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar.
Di sektor pendidikan, meningkatkan jumlah sekolah SMA dan SMK, termasuk membuat ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah sekolah yang kerurangan ruang kelas. Memperbanyak pembelajaran dan sertifikasi ijazah paket A, B dan C.
“Membangun rumah rakyat miskin dengan alokasi Rp40 juta sampai Rp50 juta per unit rumah dengan desain yang disesuaikan dengan karakter lingkungannya. Kemudian memasang jaringan listrik dengan total kebutuhan sekitar Rp350 miliar yang ingin diselesaikan pada tahun ini,” jelas Dedi.
Misi lainnya, membangun IPAL komunal di setiap lingkungan rumah tangga dan pengembangan ipal komunal di provinsi. Membangun pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian membeli mobil pengangkut sampah, membeli mobil damkar yang berkualitas dan berteknologi tinggi.
Program lainnya adalah menyiapkan beasiswa pendidikan untuk SMA dan SMK bagi sekolah swasta. Sekolah Negeri sudah dibebaskan. Termasuk di dalamnya, disiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu yang menjalani Pendidikan di wilayah Jabar dan di luar Jabar. Beasiswa pun disiapkan untuk perguruan tinggi dengna fokus pendidikan di bidang engineering.
Menurut dia, tujuannya bisa melahirkan generasi teknologi yang mampu menggerakkan ekonomi provinsi Jawa Barat menjadi kelas menengah industri.
“Ini adalah rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan setelah nanti menjabat dengan tujuan paling utama mengubah pola masyaakrat dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif,” imbuh Dedi.
“Termasuk di dalamnya mengubah pola perilaku birokrasi dari birokrasi yang menyerap anggaran menjadi birokrasi pada investasi pada SDM, investasi infrastruktur, investasi kesehatan dan ke depan kita juga akan menambah investasi keuangan di berbagai sektor,” pungkasnya.
Terpisah, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan efisiensi anggaran tak boleh mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, apalagi sampai menghambat pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan momen bulan Ramadan dan lebaran jangan sampai harga kebutuhan pokok tinggi atau terjadi kelangkaan bahan pangan. Sampai saat ini Pemda Provinsi Jabar masih terus mematangkan detail dan poin -poin efisiensi pada APBD 2025 sesuai arahan Pusat.
“Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh,” katanya lagi.
Bey mendorong seluruh ASN untuk dapat berkinerja maksimal. Sehingga setiap pemangku kebijakan di perangkat daerah tak selalu berprinsip untuk merekrut tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.
